Kumpulan peraturan terkait bumi, air, dan kekayaan alam yang dikuasai negara
Kumpulan peraturan terkait cabang produksi yang dikuasai oleh negara
Kumpulan Peraturan Terkait Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Kumpulan Peraturan terkait Diplomasi dan Pertahanan
Kumpulan peraturan terkait Inklusi Sosial dan Perlindungan terhadap Kelompok Marginal, yang meliputi: 1) inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya; 2) peningkatan kualitas perlindungan anak; 3) peningkatan kualitas pemuda; 4) peningkatan ketangguhan keluarga; dan 5) peningkatan kualitas penyandang disabilitas dan lanjut usia
kumpulan peraturan mengenai isu-isu terkait Pembangunan Wilayah Beserta Implikasinya pada Keuangan Pusat dan Daerah 1) wilayah metropolitan, 2) pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan 3) peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan
Kumpulan Peraturan terkait Hukum Digital
Kumpulan peraturan terkait hukum, keamanan, dan demokrasi
Kumpulan peraturan berkaitan dengan isu-isu terkait Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Kesejahteraan Masyarakat 1) peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja, 2) satu sistem registrasi sosial ekonomi, 3) integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, 4) reformasi sistem jaminan sosial nasional, dan 5) pengembangan ekonomi perawatan (care economy) untuk perluasan perlindungan sosial dan kesejahteraan
Kumpulan Peraturan Terkait Kebudayaan, yang meliputi : 1) penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan transformative; 2) penguatan karakter bangsa dan pemajuan kebudayaan; dan 3) penurunan ketimpangan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan
Kumpulan Peraturan terkait Kemandirian Fiskal Daerah
Kumpulan Peraturan terkait penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, maupun pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kumpulan Peraturan terkait Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Kumpulan Peraturan terkait Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
Fokus pada Pemanfaatan dan Pemindahtangan Barang Milik Negara/Daerah
Kumpulan Peraturan terkait Pelayanan Publik oleh Instansi Pemerintah
Kumpulan peraturan terkait regulasi dan Tata Kelola; serta Ketahanan Air, Energi dan Kemandirian Pangan. Subbidang Regulasi dan Tata Kelola, dengan fokus sebagai berikut: 1) penguatan tata kelola regulasi dan pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, 2) transformasi dan digitalisasi pelayanan publik, 3) penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, 4) transformasi manajemen ASN, 5) transformasi kesejahteraan, sistem penggajian tunggal dan pensiunan ASN, 6) sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan, dan 7) penguatan integritas partai politik. Subbidang Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan, dengan fokus pemeriksaan sebagai berikut: 1) peningkatan ketahanan air nasional, 2) peningkatan ketersediaan pangan nasional, 3) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, serta penanganan kerawanan pangan dan gizi, 4) penguatan tata kelola sistem pangan, 5) food, energy, and water (FEW) Nexus, 6) pemenuhan akses air minum aman, dan 7) peningkatan produktivitas sektor pertanian.
Kumpulan Peraturan terkait Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
Kumpulan Peraturan terkait Pengelolaan Persampahan
Kumpulan Peraturan terkait Program Pengentasan Kemiskinan
Kumpulan Peraturan terkait Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
Kumpulan Peraturan terkait Anak, Perempuan, dan Pemuda
Subbidang Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi: 1) pengembangan industri medium-high technology, 2) penguatan produktivitas industri padat karya terampil, 3) peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi, 4) pengembangan ekonomi biru indonesia sebagai sumber pertumbuhan baru, 5) pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, 6) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, 7) peningkatan kontribusi IPTEK dan inovasi dalam pembangunan nasional, dan 8) produktivitas tenaga kerja. Subbidang Transformasi Digital: 1) penguatan pondasi utama transformasi digital, 2) digitalisasi sektor ekonomi dan sektor strategis, 3) penguatan faktor pendukung dan akselerator transformasi digital, dan 4) pemerintah digital. Subbidang Integrasi Ekonomi Domestik dan Global: 1) pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi, 2) optimalisasi backbone integrasi ekonomi, 3) perkuatan sistem logistik nasional, 4) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global, dan 5) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global. Subbidang Stabilitas Makro: 1) optimalisasi pendapatan negara, 2) optimalisasi belanja negara, 3) perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan, 4) pengendalian inflasi, 5) stabilitas sistem keuangan, dan 6) penguatan ekonomi dan keuangan syariah.
Kumpulan Peraturan terkait Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
Kumpulan Peraturan terkait Produktivitas dan Daya Saing
Kumpulan Peraturan terkait Program Sustainable Development Goals (SDGs)
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat